Penyusunan Perubahan APBDes TA 2026 Se-Kecamatan Sekampung Serentak Memasuki Tahap Akhir

SEKAMPUNG, LAMPUNG TIMUR — Seluruh desa di wilayah Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, resmi menuntaskan dan menyepakati rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian anggaran ini menjadi langkah strategis guna memastikan program kerja desa tetap relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat, alokasi transfer daerah, serta arah prioritas pembangunan kabupaten.

Alasan Utama Perubahan APBDes 2026

Perubahan APBDes tahun berjalan ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa poin teknis dan administratif:

  Penyesuaian Dana Transfer: Penyelarasan realisasi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD).

 Pergeseran Kegiatan Prioritas: Dialokasikannya sisa anggaran operasional ke sektor prioritas, seperti infrastruktur pemukiman, penanganan kesehatan masyarakat, serta program ketahanan pangan desa.

  Penggunaan SILPA Tahun Lalu: Pengintegrasian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya untuk mendanai kegiatan yang belum terealisasi.

Ringkasan Postur APBDes Perubahan (Kecamatan Sekampung)

Sektor / Komponen Fokus Alokasi Utama 

Pendapatan Desa  Penyesuaian target PADes dan penyesuaian penyaluran Transfer Kabupaten/Pusat. 

 Belanja Pembangunan  Pemeliharaan jalan desa, saluran irigasi pertanian, dan sarana publik desa. 

Pemberdayaan Masyarakat  Penguatan BUMDes, pelatihan UMKM, dan peningkatan kapasitas kelembagaan desa. 

Penanggulangan Bencana/Darurat  Pengalokasian dana tak terduga untuk kesiapsiagaan bencana lokal dan bantuan sosial. 

Sinergi Pemkab dan Pemerintah Desa

Penetapan Perubahan APBDes ini sejalan dengan penetapan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur TA 2026. Pemerintah Kabupaten menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran desa agar selaras dengan target percepatan pembangunan daerah.

> "Perubahan APBDes merupakan instrumen penting untuk memastikan penyerapan anggaran berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa."

Langkah Selanjutnya

 1. Evaluasi oleh Tim Kecamatan

   Dokumen Perubahan APBDes dari masing-masing desa diserahkan ke Tim Evaluasi Kecamatan Sekampung untuk diverifikasi kelengkapan administrasi dan kesesuaian regulasinya.

 2. Penetapan Peraturan Desa (Perdes)

   Setelah lulus evaluasi kecamatan, Kepala Desa bersama BPD menetapkan Perdes tentang Perubahan APBDes TA 2026.

 3. Pelaksanaan & Pencairan Anggaran

   Pemerintah desa mulai mengeksekusi program kerja perubahan serta mempublikasikan baliho transparansi APBDes di kantor desa masing-masing.